Pilih Laman

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Fenomena Gunung Es yang Tak Pernah Cair

11 Jan, 2021

Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) selalu menjadi topik diskusi yang hangat untuk didiskusikan, khususnya si kalangan mahasiswa dan akademisi. Dalam sebuah seminar, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi agama islam mengatakan bahwa sebenarnya RUU P-KS sebenarnya tidak urgent-urgent amat untuk masyarakat. Menurutnya, salah satu dari banyak masalah pada RUU tersebut terletak dalam BAB VII Pasal 11. Di dalamnya tidak mencantumkan “zina” (hubungan seksual di luar nikah walaupun atas dasar suka sama suka) sebagai kekerasan seksual yang dapat dihukum secara pidana. 

“Nanti bahaya kalau sampai RUU ini disahkan, bisa-bisa orang yang zina malah keenakan, izinnya sih nugas di kosan, nggak tahunya malah mantap-mantap, Tapi ya nggak tahu deh, Allah kan maha melihat ya..” katanya, sambil disambut tawa oleh peserta seminar yang didominasi oleh para mahasiswa. 

Saya terhentak hampir tersedak air aqua gelas yang isinya hampir habis. Kita semua tahu kalau Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Agama Islam tentu sangat melarang umatnya untuk melakukan zina. Masa kalian mendukung RUU yang malah menjerumuskan umatnya ke perbuatan dosa. Lha, apa iya intisari dari pembahasan RUU P-KS sesempit itu? Saya menghela napas lumayan panjang, mencoba mencerna kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut dosen tersebut. 

Padahal, narasumber bisa saja menjelaskan hal lain yang lebih penting dan berisi. Kalaupun harus membahas bagian tersebut ya jelaskan dengan pemaparan yang substansif, bukannya malah terkesan kayak tetangga yang sedang nggosip-nggosip manja. Hadeh. Contoh saja, seperti pentingnya membangun kesadaran untuk melawan kekerasan seksual atau melihat angka kasus kekerasan seksual bertambah setiap harinya. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) selama 2019, terdapat 4.898 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan. Namun hanya 29% kasus yang diproses oleh pihak kepolisian.  

Bulan April lalu, media digegerkan oleh utas yang bertebaran terkait kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh Ibrahim Malik alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Jumlah korban yang tercatat berjumlah tiga puluh orang. Tiga puluh orang! Sementara sampai saat ini, kasusnya belum diusut tuntas dan pelaku masih bebas berkeliaran. Sedangkan para korban terus berjuang melawan trauma. Jika mundur lagi di bulan Mei, kasus serupa dilakukan oleh dosen terjadi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Korban meminta perlindungan kepada dosen lain, tapi yang didapatkan malah melakukan victim blaming. Pelaku kekerasan tetap dibela oleh pihak akademisi. 

Faktanya, kasus-kasus kekerasan di ranah pendidikan masih menjadi fenomena gunung es yang belum tuntas penanganan kasusnya. Korban terancam rasa takut dan khawatir oleh para pelaku yang memegang kuasa di perguruan tinggi. Sehingga, tidak semua korban punya keberanian untuk melapor ke kepolisian, komnas perempuan, atau lembaga advokasi pendampingan kekerasan seksual. Dilansir oleh Tirto.id, penelitian #NamaBaikKampus menjelaskan bahwa ada 107 dari 207 testimoni yang mengatakan kekerasan seksual terjadi di kampus. Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi di ruang internal kampus saja, melainkan juga terjadi di luar kampus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, atau acara-acara kemahasiswaan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima korban pun bermacam-macam, antara lain sebanyak 129 penyintas menyatakan pernah dilecehkan, 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual, dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Data-data tersebut terus dikumpulkan sebagai bukti bahwa RUU P-KS sangat darurat disahkan. Hal itu mestinya bisa menjadikan institusi pendidikan sebagai ruang aman dan nyaman untuk belajar. Institusi pendidikan bisa belajar dari kolektif Jaringan Muda Setara yang diinisiasi oleh gabungan mahasiswa/i dari berbagai kampus di Indonesia. Sekelompok mahasiswa/i di dalamnya kerap mengadakan diskusi dan aksi perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Harapannya, SOP tersebut dapat tersebar secara merata di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. 

Di sebuah kampus, saya pernah menjumpai salah satu lembaga Pers Mahasiswa (PERSMA) untuk mendiskusikan penanganan korban kekerasan yang ingin speak up tentang apa yang dialaminya.  Di sana juga, saya ingin mengetahui bagaimana cara mereka bertindak sebagai pusat informasi dan ‘penyambung lidah’ antara dosen dengan mahasiswa, atau sebaliknya. Namun yang saya dapatkan ternyata kalimat-kalimat putus asa dan ketakutan akan ancaman dari dosen pelaku jika benar-benar kasus itu terjadi. 

“Saya takut di drop out, apalagi sudah semester tujuh, tanggung kan..” 

Saya meringis. Seandainya, SOP penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditangani dengan serius oleh Kementerian Pendidikan. Seandainya, RUU P-KS disahkan. Maka untuk mencapai rasa aman dan nyaman tak perlu didahului rasa takut karena ancaman. 

 

Penulis: Yayu Nurhasanah

Beranda / Cerita Nisa / Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Fenomena Gunung Es yang Tak Pernah Cair

Artikel Lainnya

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This
Skip to content