Pilih Laman

Kriminalisasi Alat Kontrasepsi Bukti Bobroknya HAM di Indonesia

11 Jan, 2021

September tahun 2019 merupakan momentum besar bagi bangsa Indonesia. Sebuah kitab hukum atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda telah dikodifikasi. KUHP yang mulai diberlakukan sejak tahun 1958 itu diputuskan untuk direvisi menjadi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Kabarnya, rancangan hukum tersebut akan memasuki tahapan baru untuk disahkan. Kabar ini pun memicu terjadinya demonstrasi mahasiswi/a karena tidak setuju dengan isi RKUHP yang dinilai tidak layak untuk disahkan. 

 

Salah satu isi kontroversial yang menjadi demonstrasi mahasiswi/a adalah pasal 414 RKUHP yang berbunyi: “ Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak akan dipidana dengan denda paling banyak kategori I” Pasal tersebut jelas mengkriminalisasi masyarakat yang mempertunjukan alat kontrasepsi (alkon). Walaupun telah dilengkapi dengan pasal 416 sebagai pengecualian dari pasal 414, tetap saja menggambarkan upaya  ketidakterbukaan informasi mengenai alkon. 

 

Indonesia adalah negara yang sangat tidak peduli dalam pemberian akses alat kontrasepsi.  Pelarangan untuk mengakses alat kontrasepsi terus terjadi di Indonesia. Tindakan itu sering dilakukan ketika malam tahun baru dan hari valentine. Suatu kasus pernah terjadi di Makassar menjelang pelaksanaan pesta malam tahun baru. Waktu itu puluhan personel Satpol PP Kota Makassar merazia penjualan alat kontrasepsi dan tissue magic (tisu basah penguat ereksi) di minimarket. Razia ini digelar untuk mencegah aktivitas seks pada kalangan anak muda Makassar yang merayakan malam pergantian tahun.

 

Menurut saya, alkon adalah alat penjamin masa depan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Mari bayangkan apa yang akan terjadi jika aturan tentang pelarangan atas penggunaan alkon. Permasalahan yang terjadi di lingkungan saya, ada sejoli pasangan SMA yang berpacaran dan melakukan hubungan seksual di malam tahun baru. Ketika itu, Satpol PP melakukan razia kondom yang membuat kedua pasangan mengurungkan niat untuk membelinya. Alhasil, hubungan seksual tetap dilakukan dengan tidak memakai pengaman/kondom. Tidak diberikannya pendidikan seks di antara pasangan tersebut memunculkan pengetahuan asumsi bahwa “buang di luar” dapat mencegah terjadinya kehamilan. Namun, kehamilan yang tidak diinginkan tetap terjadi. Perempuan dari sejoli itu dikeluarkan dari sekolah dan tidak mendapat pendidikan lagi karena hamil. 

 

Bayangkan ketiadaan sebuah benda kecil bernama alat kontrasepsi berdasarkan penjelasan di atas. Hal itu akan memberikan dampak paling akhir pada kemiskinan karena generasi muda tidak mendapatkan akses pendidikan seks yang menyeluruh. Bayangkan jika kasus tersebut terjadi terus-menerus. Artinya, pelarangan atas akses alkon turut menyumbang penyebab terjadinya kemiskinan. Pemberlakuan tersebut hanya melanggengkan stigma atas penggunaan alkon. Contoh kasus lainnya pernah terjadi di NTT. Waktu itu, dokter menolak untuk memberikan alat kontrasepsi berupa suntik KB kepada mahasiswi yang berusia 19 tahun. Penolakan tersebut atas dasar status perempuan yang adalah mahasiswi dan belum menikah. 

Hal itu bukan persoalaan baru yang terjadi di sekitar saya dan teman-teman. Perempuan yang belum menikah maupun sudah menikah kerap mengalami diskriminasi ketika datang ke dokter kandungan. Terlebih lagi jika datang sendiri yang sering menimbulkan banyak pertanyaan.  Padahal, kedatangan mereka tidak melulu untuk memeriksa kandungan melainkan juga pemeriksaan rutin   terhadap kesehatan alat reproduksinya.  Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi generasi pemuda Indonesia  akan menjadi 69 juta jiwa pada 2035 mendatang. Indonesia tidak bisa menutup mata begitu saja, karena akan banyak generasi muda yang memasuki usia aktif secara seksual.

 

Jika RKUHP tetap disahkan dengan isi pidana yang akan  mengkriminalisasi orang-orang saat menginformasikan alat kontrasepsi, maka kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit menular seksual, dan berbagai dampak lainnya akan terus terjadi. Sehubungan dengan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa dapat mengakses alat kontrasepsi adalah hak asasi manusia. Setiap hambatan untuk mengakses kontrasepsi dan keluarga berencana bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Di sisi lain, ketika RKUHP disahkan dengan isi pasal yang mempersulit akses informasi terhadap alkon, maka dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia.

 

Jika kembali mengingat pada tahun 2019 saat kampanye pemilihan presiden, Jokowi melalui Tim Kampanye Nasional menjanjikan 5 program penegakan hukum. Salah satu dari isi program tersebut adalah penghormatan dan pemenuhan HAM. Namun, apakah pemerintahan era Presiden Jokowi sesuai dengan janjinya pada kampanye ? Ataukah akan tetap melanggengkan pelanggaran HAM seperti pada periode pemerintahan sebelumnya, dengan cara mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM? Sisa 4 tahun pemerintahan presiden Jokowi  akan menjadi jawabannya.

 

We have the right to be heard, because human rights is for everyone. 

 

 

Penulis: Jihan Shavira Yosephin Lameng

Beranda / Cerita Ibnu / Kriminalisasi Alat Kontrasepsi Bukti Bobroknya HAM di Indonesia

Artikel Lainnya

Jalan Menuju The Dead Law 

Jalan Menuju The Dead Law 

Hubungan antara the living law atau hukum yang hidup di masyarakat terpancar dalam rumusan perluasan sekaligus pembatasan asas legalitas pada Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana...

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This
Skip to content