Pilih Laman

Kebebasan Pers Jangan Sampai Kempes

10 Feb, 2021

Assalamualaikum ukhti dan akhi, wah lama banget ya kayaknya Ibnu gak berbagi cerita seru ke kalian hehehe. Kali ini, Ibnu mau bagikan cerita pertama Ibnu di 2021 ini. Siapa yang bisa tebak cerita apa sih yang sekiranya Ibnu akan bagikan?

Cerita kali ini tentu masih ada hubungannya dong dengan RKUHP. Kalian tahu gak sih kalau kemarin itu adalah Hari Pers Nasional? Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari yang bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal ini tidak lain adalah karena PWI merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diakui oleh masa pemerintahan Orde Baru kala itu, ya semacam anak emas begitu. Alasannya tentu saja karena PWI dianggap menguntungkan dalam berbagai kampanye anti-komunis yang digaungkan Soeharto.

Tetapi, ada yang menarik dalam pidato sambutan Soeharto kala itu, menurutnya “di mana kebenaran menjadi redup, di situlah pers harus muncul sebagai obor penerangan. Pertumbuhan dan peningkatan pers nasional yang demikian akan ikut memberi arah dan sifat yang positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan”. “Kebenaran” macam apa? Tentunya kebenaran versi kekuasaan. Ketika Orde Baru PWI digiring untuk menjadi kaki tangan pemerintah dalam menyampaikan pemberitaan kepada masyarakat. PWI kehilangan independensinya sebagai “anjing penjaga” yang ikut mengawasi jalannya kekuasaan.

Seiring waktu, pada 1994 Soeharto dengan arogannya membredel Majalah Tempo, DeTik, dan Editor. Hal ini terjadi tidak lama setelah liputan Tempo perihal nominal anggaran pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang tidak masuk akal. Tempo dibredel dengan alasan ancaman bagi keamanan nasional. Sementara itu, DeTik dan Editor yang ikut menyampaikan kritik atas jalannya pemerintahan era Soeharto juga ikut dibredel dengan alasan birokrasi. Soeharto seolah panas dengan kritik-kritik pers kala itu “ada pers yang mengeruhkan situasi dan mengadu domba. Ini gangguan pada stabilitas politik dan nasional. Kalau tak bisa diperingatkan, akan kita ambil tindakan.” Tidak lama berselang, lahirlah organisasi pers alternatif di luar PWI yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Hmmm… emang rada-rada si Bapak yang punya senyum manis nan bikin bergidik ini.

Nah, untungnya setelah era Reformasi pers kembali menemukan nyawanya untuk bisa terlepas dari ancaman dan ketakutan selama Orde Baru. Hal ini karena sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengekang kebebasan pers resmi dicabut. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga semakin mengukuhkan pers sebagai entitas yang yang independen dan salah satu fungsi pers sebagai sebuah kontrol sosial.

Eits, tapi emang pers Indonesia se-independen itu ya?

Meski negara sudah menjamin kebebasan pers, realitanya kondisi kebebasan pers di Indonesia masih memprihatinkan. Bayangkan, pada 2017 atau tepatnya 18 tahun setelah penerbitan UU Pers, indeks kebebasan pers di Indonesia masih berada di peringkat 124 dari 180 negara jauh di bawah negara Asia lain. Ya, meskipun pada 2019 menurut Dewan Pers kondisi kebebasan pers di Indonesia cukup baik sampai-sampai Jokowi saja dapat medali. Tapi kok ada yang agak mengganjal yaaa…

Sini, biar Ibnu spill hehehe

Kalau kata AJI sih, setidaknya harus ada tiga indikator untuk mengukur kebebasan pers dan pemerintah yaitu aspek hukum, politik, dan ekonomi. Kalau dari aspek hukum, ya bisa kita lihat berapa banyak jurnalis yang mendapatkan kekerasan, ancaman, dan penangkapan oleh aparat kepolisian. Selain itu, penyelesaian hukum terkait kasus yang menimpa para jurnalis juga mangkrak. Buktinya, dari 10 kasus pembunuhan terhadap jurnalis, baru satu kasus yang berhasil diproses di pengadilan.

Selain itu, dari segi politik beberapa media saat ini bahkan sangat kentara menunjukan keberpihakannya kepada penguasa. Beberapa media kembali kehilangan jati dirinya sebagai alat kontrol sosial. Bahkan, kini media cenderung menjadi alat promosi berbayar oleh penguasa untuk membentuk citra di masyarakat. Miris, kan?

Hal yang lebih lucu, sebuah headline berita kemarin bilang kalau Jokowi minta masyarakat tidak ragu untuk mengkritik pemerintah. Duh, gimana ya. Lucu sih, ya gimana gak takut orang kalau mau mengkritik dibayangi ancaman pidana UU ITE dan serangan buzzer. Mungkin kalau hanya dibantai buzzer di media sosial masih untung, lah kalau masuk penjara?

Nah, itu baru ancaman dari UU ITE, gimana sama RKUHP? Di dalam pasal-pasal terkait penghinaan RKUHP, hak atas perlindungan kebebasan berpendapat bagi pers seolah dikebiri. Pasal itu di antaranya adalah penyerangan terhadap kehormatan presiden dan wakil presiden serta pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang masing-masing memiliki ancaman pidana 4 tahun. Sama aja seremnya kan dengan UU ITE.

Gimana pers bisa dengan bebas mengkritik pemerintah dan melakukan upaya kontrol sosial, kalau ternyata kebebasan mereka dibatasi?

Sebetulnya pasal-pasal di atas masih ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini lho. Dan sudah ada korban dari pasal tersebut yaitu Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka yang divonis bersalah menghina Presiden Megawati atas kritik kebijakan kenaikan harga BBM lewat artikel “Mulut Mega Bau Solar”. Nah loh, besar kemungkinan kalau pasal seperti ini masih ada di dalam RKUHP jurnalis yang lain juga akan terancam.

Seharusnya, kalau memang Indonesia atau pemerintah benar-benar menjamin kebebasan pers, pasal-pasal bermasalah terkait pembatasan dan pembungkaman terhadap kritik sebagai alat kontrol sosial ini segera dihapuskan. Jangan sampai pasal-pasal bermasalah seperti ini lolos di tahap penyusunan undang-undang. Bisa makin gawat kebebasan pers di Indonesia kalau ada aturan seperti itu di RKUHP.

 

Sumber:

CNN Indonesia, AJI: 10 Pasal KUHP Ancam Kebebasan Berpendapat dan Pers 

Dewan Pers, Indeks Kebebasan Pers 2019 Cukup Bebas

Tempo, PWI Reformasi Tolak HPN ala Orde Baru

Tempo, Kebebasan Pers di Indonesia

Tempo, AJI Ingatkan Kapolri Listyo Sigit Soal Perlindungan Kebebasan Pers 

Tempo, Indikator Kebebasan Pers dan Medali untuk Jokowi 

Tirto, Saat Tan Malaka Hadir di Kongres PWI

 

Penulis: Rahayu

Beranda / Cerita Ibnu / Kebebasan Pers Jangan Sampai Kempes

Artikel Lainnya

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This
Skip to content